Ternyata Ini Penyebab Demo Terhadap Taksi Online

1982 views

demo taksi online

MANOKWARIKU.INFO – Beberapa waktu belakangan ini kita sering melihat berita di media televisi maupun media online mengenai demonstrasi menolak keberadaan taksi online. Perusahaan taksi komersial banyak  yang terusik akan kehadiran taksi online ini. Taksi online yang dimaksud adalah Uber dan Grab Taxi.

Dari sudut pandang perkembangan zaman maupun teknologi seharusnya kehadiran taksi online ini tidak menjadi masalah. Di era digital, banyak layanan berbasis aplikasi dan online di mana konsumen membutuhkan pelayanan yang praktis dan simpel. Taksi online menjadi jawaban atas hal itu.

Lantas mengapa kehadiran taksi online ini menjadi masalah ??? Setelah penelusuran dari berbagai informasi, ternyata kehadiran taksi online ini tidak legal alias terdapat beberapa pelanggaran.

Apa sajakah itu?

Pertama, pelanggaran terhadap pasal 138 ayat 4 Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menyatakan, angkutan umum dan atau angkutan barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

Kedua, pelanggaran terhadap pasal 139 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan, penyediaan jasa angkutan umum hanya bisa dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pelanggaran terhadap pasal 173 ayat 1 tentang Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan dan atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

Keempat, pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 2 UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal ini menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.

Kelima, pelanggaran terhadap Keputusan Presiden RI nomor 90 tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) dan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2001.

Mengacu pada regulasi tersebut, Uber sebagai KPPA tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersial, termasuk transaksi jual/beli barang dan jasa di Indonesia.

Berdasarkan informasi dari yang dikutip dari okezone (http://news.okezone.com/read/2016/03/14/338/1335089/ini-kata-ahok-soal-demo-sopir-taksi) Ahok, Gubernur DKI, yang merupakan sosok tegas dalam memimpin juga ternyata sudah memberi peringatan kepada pihak taksi online tersebut.

“Kita sudah tekan (pihak) Uber. Kalau mau dia harus sesuai (aturan) Dishub. Kita bukan mau melarang. Kan memang zaman ada yang berbasis aplikasi. Tapi kamu mesti ikuti aturan kita. Kalau enggak, kasihan perusahaan taksi, penumpangnya berkurang. Sopir taksi juga penghasilan berkurang”,


papar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/3/2016).

(dj)

demo taksi online

author
talk les do more
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.