Ribuan Guru Pelosok Bakal Terancam Kehilangan Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus Karena Kebijakan Penetapan Daerah Sangat Tertinggal

“Catatan kecil dari Guru Pelosok”

Salam pendidikan,
#kitasatukitakuat #bergerakberjuangbersama

Sebelum saya menyampaikan sudut pandang saya terkait keresahan para guru di pelosok dan GGD secara khusus, kami menyampaikan bahwa tulisan ini bukanlah bentuk propaganda, menghasut dan ataukah mengajak kepada para guru yang tersebar di berbagai daerah terpencil untuk bersuara terkait mekanisme penyaluran (tunjangan) yang “tidak” termasuk dalam kategori daerah “sangat tertinggal” namun pada kenyataannya daerahnya sangat tertinggal. Tapi tulisan tidak lebih dari sekedar bagaimana saling berpendapat dan mengurai permasalahan para guru dipelosok.

Berbicara tentang tunjangan baik tunjangan khusus maupun profesi bagi para guru di pelosok, selain membawa kabar gembira pun juga  membawa kabar agak menyedihkan. Selain bahwa tunjangan ini adalah salah satu penopang biaya hidup dirantau, tunjangan ini pun adalah tabungan untuk biaya pulang kampung setiap dua kali setahun menjenguk istri/suami, anak (bagi yang sudah berkeluarga dan pisah dengan anak istri/suami) dan orang tua serta sanak keluarga. Bayangkan jika seorang “guru” perantau dengan pendapatan ( dua koma juta sekian) tiap bulannya, (lalu kita bagi selama sebulan untuk berbagai macam kebutuhan, memang mungkin agak susah untuk mencapai kata cukup. Silahkan dirinci sendiri yah. 😉 ). Maaf bukan maksud untuk tidak mensyukuri nikmat itu.

Kami (saya pribadi) memahami bahwa dalam penyaluran tunjangan khusus/profesi punya mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa jika yang menjadi acuan adalah data dari (Kementerian daerah tertinggal) maka sungguh menyedihkanlah nasib guru yang berada di daerah (tertinggal/sangat tertinggal) haruslah berlapang dada gigit jari. Kenapa demikian? Sebab, setelah saya menelusuri data kategori sangat tertinggal  (beberapa kabupaten) dari teman GGD ternyata menurut sudut pandang saya (kami) sangatlah tidak obyektif/fair dalam penentuan wilayah sangat tertinggal. Mengapa kami mengatakan seperti itu? Ini bukan hal yang harus kita tutupi dan merekayasa fakta dilapangan, tapi ini adalah bukti nyata yang siap kami pertanggungjawabkan bahwa sangat banyak daerah penugasan para “Guru Indonesia” yang berada dipelosok tidak dimasukan dalam kategori daerah “sangat tertinggal”  padahal pada kenyataannya daerah penugasan tersebut sangat terpencil. Selain daerah yang yang begitu terpencil, tak sedikit diantara kami harus bertaruh nyawa menuju lokasi pengabdian.

Dengan kebijakan tersebut tentu sangat  merugikan dan mengkebiri nasib keberlangsungan hidup guru padahal kenyataannya daerah penugasan tersebut sangat terpencil. Kenapa kami mengatakan bahwa ini merugikan para guru pelosok?  Sebab, para guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik tidak bisa lagi mendapatkan hak tunjangan profesi sebab tuntutan jumlah jam mengajar yang tidak mencukupi 24 jam linear, karena keterbatasan rombel disekolah pedalaman (syukur2lah jika jumlah murid mencapai 100 orang/sekolah, disekolah yang berada daerah tertinggal). Belum lagi kita berbicara tunjangan khusus (dana tunjangan terpencil) pun harus raib dan gigit jari akibat dari kebijakan penentuan daerah sangat tertinggal.

Saya secara pribadi meyakini kepada seluruh kawan “Guru Indonesia” dan teman seangkatan GGD, mereka-mereka tidak lebih memuliakan “pendapatan, materi /rupiah” ketimbang mendidik dengan sepenuh hati, namun kita pun harus obyektif dan atau rasional bahwa salah tujuan dari pendidikan selain mencerdaskan anak bangsa kita pun berharap dengan adanya pendidikan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Namun bagaimana mungkin kita akan mencerdaskan anak bangsa dan memutuskan mata rantai kemiskinan jika para guru “merasa dibodohi” dan dimiskinkan kesejahteraannya? Selain itu, para guru tentunya selain mendidik sepenuh hati, mereka pun berharap dengan adanya pekerjaan sebagai guru yang dijalani sesungguh hati maka itu pulalah yang dijadikan sebagai modal utama untuk menafkahi (anak, istri/suami). Maka wajarlah kiranya jika para guru meminta perlindungan kesejahteraan, khususnya yang para gara yang berada dipelosok.

Melihat sekelumit permasalahan “Guru Indonesia” dengan penentuan daerah sangat tertinggal yang menurut kami tolak ukurnya kurang obyektif/rasional, maka dengan ini kami menyatakan sikap;
1.Tinjau ulang penentuan wilayah sangat tertinggal diseluruh pelosok Nusantara.
2. Berikan kami ruang untuk mendapatkan rasa keadilan
3. Berikan kami perlindungan kesejahteraan yang layak
4. Realisasikan janji yang telah diberikan kapada kami.

(*hari ini bolehlah kita turut menyepi di setiap ruang yang Anda anggap sepi untuk menghargai para saudara kemanusiaan kita yang merayakan hari raya nyepi pada hari ini, namun hati dan pikiran kita tak boleh sepi untuk menyuarakan cinta dan kebenaran)

 

#SumbaTimur 27/04/2017
(Apri Nahli)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Ribuan Guru Pelosok Bakal Terancam Kehilangan Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus Karena Kebijakan Penetapan Daerah Sangat Tertinggal"